Menteri ATR Bahas Penyelesaian Tanah di Sumut

Menteri ATR  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara pada awal pekan ini. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang masih terjadi di wilayah tersebut. Hal ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan keadilan agraria secara nasional.

Fokus pada Konflik Agraria

Selama kunjungan itu, AHY menggelar rapat koordinasi bersama Gubernur Sumatera Utara dan pejabat daerah terkait. Dalam pertemuan tersebut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan sengketa tanah, yang selama ini menjadi sumber ketegangan sosial dan penghambat pembangunan.

“Kita ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan hak atas tanah secara sah dan legal. Untuk itu, semua pihak harus bekerja sama,” ujarnya.

Percepatan Reforma Agraria

Lebih lanjut, AHY menjelaskan bahwa percepatan program reforma agraria akan menjadi solusi utama. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan ribuan sertifikat tanah dapat diterbitkan dalam waktu dekat. Prioritas diberikan kepada petani kecil, masyarakat adat, dan warga yang telah lama menempati lahan tanpa status hukum yang jelas.

“Kita tidak ingin ketimpangan penguasaan tanah terus terjadi. Reforma agraria adalah jalan untuk mewujudkan keadilan sosial,” tambah AHY.

Dorongan Digitalisasi Layanan Pertanahan

Di sisi lain, Menteri ATR juga menyoroti perlunya digitalisasi layanan pertanahan. Ia menilai bahwa transformasi digital akan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan, serta mencegah praktik pungutan liar (pungli) dan birokrasi yang rumit. Bahkan, ia menargetkan seluruh kantor pertanahan di Sumatera Utara menerapkan sistem digital secara penuh sebelum akhir tahun ini.

“Kita dorong pelayanan berbasis elektronik. Masyarakat harus bisa mengurus tanah dengan mudah, transparan, dan efisien,” tegasnya.

Dukungan Pemerintah Daerah

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang diambil Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, pemerintah provinsi telah membentuk tim khusus untuk menangani kasus-kasus pertanahan yang paling mendesak, terutama yang melibatkan masyarakat luas.

“Kami siap mendukung kebijakan pemerintah pusat demi tercapainya keadilan agraria bagi seluruh masyarakat Sumut,” kata Edy.

Penutup

Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan proses penyelesaian konflik pertanahan di Sumatera Utara akan semakin cepat dan tepat sasaran. Ke depan, pemerintah berharap reforma agraria tidak hanya menjadi slogan, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Selain itu, digitalisasi layanan diharapkan menjadi terobosan penting dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan modern.