Thailand Larang Warganya Pergi Melintasi Perbatasan Kamboja

Thailand Larang Warganya  Pemerintah Thailand resmi memberlakukan larangan bagi warga negaranya untuk melintasi perbatasan menuju Kamboja. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap ketegangan yang meningkat akibat bentrokan militer di kawasan perbatasan pada akhir Mei 2025. Selain itu, langkah ini bertujuan menjaga keamanan nasional dan mencegah eskalasi konflik lebih lanjut.

Pembatasan Ketat di Perbatasan

Sejak 7 Juni 2025, lima pos pemeriksaan utama di Provinsi Sa Kaeo, seperti Ban Khlong Luek dan Thai-Cambodian Friendship Bridge, memberlakukan pengurangan jam operasional. Jam operasional yang sebelumnya pukul 06.00–22.00, kini menjadi pukul 08.00–16.00. Selain itu, pemerintah Thailand melarang warga melintasi perbatasan untuk tujuan perjudian, wisata, maupun kegiatan lain yang dianggap berisiko.

Untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, pengetatan kontrol disertai peningkatan patroli militer dan aparat keamanan di sepanjang garis perbatasan.

Thailand Larang Warganya Respons dan Ketegangan

Di sisi lain, Kamboja merespons langkah Thailand dengan melarang tayangan media asal Thailand. Selain itu, Kamboja juga mengancam akan memblokir jalur internet internasional yang melewati wilayahnya. Hal ini menunjukkan bahwa ketegangan kedua negara berkembang menjadi sengketa yang melibatkan aspek media dan teknologi informasi.

Meskipun sudah ada upaya diplomatik pada pertengahan Juni 2025, termasuk pertemuan pejabat tinggi kedua negara, belum ditemukan solusi yang memuaskan. Kamboja berencana membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional. Namun, Thailand menolak pendekatan tersebut dan lebih mengupayakan penyelesaian secara bilateral.

Dampak bagi Warga Perbatasan

Pembatasan ini sangat dirasakan oleh masyarakat di wilayah perbatasan. Terutama mereka yang bergantung pada aktivitas lintas batas seperti perdagangan dan kunjungan keluarga. Namun, pergerakan barang kebutuhan pokok dan pekerja tertentu masih diizinkan dengan prosedur ketat. Hal ini bertujuan menjaga kestabilan ekonomi lokal.

Harapan Penyelesaian Damai

Para pengamat dan masyarakat berharap kedua negara segera menemukan jalan damai melalui dialog konstruktif. Keamanan dan kemakmuran wilayah perbatasan sangat bergantung pada kemampuan kedua pemerintah dalam meredam ketegangan dan membangun kepercayaan bersama.