MPR Desak Pemerintah Tertibkan Premanisme Berkedok Ormas

MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat  mendesak pemerintah untuk segera menertibkan aksi premanisme yang dilakukan oleh ormas tertentu. Aksi ini, yang berkedok ormas, telah meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.

MPR  Premanisme di Balik Ormas

Ketua MPR, Bambang Soesatyo, mengungkapkan bahwa beberapa oknum yang mengatasnamakan ormas terlibat dalam pemerasan, perusakan, dan kekerasan. Mereka memanfaatkan status ormas untuk melakukan tindakan ilegal yang merugikan banyak pihak, terutama di sektor bisnis kecil.

Menurut Bambang, “Organisasi masyarakat seharusnya berfungsi sebagai wadah yang mendidik dan memberdayakan anggotanya, bukan sebagai alat untuk menekan masyarakat atau mengambil keuntungan dengan cara yang melanggar hukum.”

Tindakan Pemerintah yang Diharapkan

MPR berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas dalam menanggulangi masalah ini. Langkah yang diharapkan antara lain adalah meningkatkan pengawasan terhadap ormas yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Selain itu, perlu ada sanksi yang jelas bagi oknum yang melanggar hukum.

Pemerintah juga diminta untuk melakukan pembenahan regulasi terkait ormas agar lebih transparan dan akuntabel. Dengan peraturan yang lebih ketat, diharapkan ormas dapat berfungsi sesuai tujuan awalnya, yaitu untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan.

Tindak Lanjut dari Aparat Penegak Hukum

Polri dan aparat penegak hukum diminta lebih proaktif dalam menindak premanisme yang berkedok ormas. Mereka harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyelidiki dan menindak kelompok yang terlibat dalam kegiatan ilegal.

Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk lebih aktif melaporkan indikasi tindak pidana yang melibatkan ormas. Dengan begitu, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman dan tertib.

Harapan untuk Keamanan dan Ketertiban

Melalui upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat, MPR berharap premanisme berkedok ormas dapat segera diminimalisir. Dengan tindakan tegas, suasana yang lebih aman dan tertib diharapkan dapat tercipta, mendorong pembangunan yang lebih baik di Indonesia.